KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI ACEH

I.  PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

·         Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari,sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

·         Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan daninformasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

·         Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Di dalam ilmu ekonomi, kemiskinan dipertimbangkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relative. Kemiskinan relatif, konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Kemiskinan absolut, konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah 1 dollar AS per hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah 2 dollar AS per hari.

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

·         Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.

·         Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.

·         Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.

·         Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.

·         Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor itu sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut antara lain:

·         Tingkat dan laju pertumbuhan output

·         Tingkat upah neto

·         Distribusi pendapatan

·         Kesempatan kerja

·         Tingkat inflasi

·         Pajak dan subsidi

·         Investasi

·         Alokasi serta kualitas SDA

·         Ketersediaan fasilitas umum

·         Penggunaan teknologi

·         Tingkat dan jenis pendidikan

·         Kondisi fisik dan alam

·         Politik

·         Bencana alam

·         Peperangan

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan

            Tidak diragukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama jangka panjang, memang sangat penting bagi penurunan/penghapusan kemiskinan. Kerangka dasar teoritisnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan/meningkatkan kesempatan kerja yang berarti mengurngi pengangguran dan meningkatkan pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa mekaniskme yang diperlukan untuk memfasilitasi keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi bias menjadi suatu alat yang efektif, walaupun bukan sat-satunya factor, bagi pengurangan/penghapusan kemiskinan.

II.   PEMBAHASAN

1.      Kemiskinan di Aceh

Kemiskinan di Aceh merupakan phenomena pedesaaan dengan sejumlah besar masyarakat Aceh masih rentan terhadap kemiskinan (memiliki pendapatan hanya diatasgaris kemiskinan). Sumber daya alam yang berlimpah tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau tingkat kemiskinan yang rendah. Aceh akan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi efisiensi dalam alokasi sumber daya merupakan kunci keberhasilan.

Tingkat kemiskinan meningkat sedikit pada tahun 2005 dan menurun kembali ke tingkat ra-tsunami pada tahun 2006, difasilitasi oleh berakhirnya konflik dan kegiatanrekonstruksi. Berikut data dari BPS Aceh mengenai persentase penduduk miskin 2004-2011.

Tahun	Jumlah (Ribu Jiwa)			Persentase
	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
2004	198,70	957,50	1.156,10	17,49	32,57	28,37
2005	222,90	943,50	1.166,40	19,04	32,60	28,69
2006	226,90	922,80	1.149,70	19,22	31,98	28,28
2007	218,80	864,70	1.083,60	18,68	29,87	26,65
2008	195,80	763,90	959,70	16,67	26,30	25,53
2009	182,20	710,70	892,90	15,44	24,37	21,80
2010	173,37	688,48	861,85	14,65	23,54	20,98

            Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Aceh pada tahun 2011 sebesar 19,57 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 20,98 persen. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Pada periode 2010 - 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Dari sekumpulan data di atas, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan terus menurun mulai dari tahun 2005 (hanya terjadi kenaikan 0,32% pada rentang 2004-2005). Tentu ini merupakan suatu hal yang positif bagi daerah. Tapi tragisnya, persentase kemiskinan di Aceh hampir setengah lebih tinggi dari kemiskinan di seluruh Nusantara. Salah satu disparitas yang paling besar terjadi pada tahun 2005, kemiskinan di Aceh sebesar 28,69% sedangkan Indonesia secara keseluruhan sebesar 15,97%, selisih 12,72%. Untuk data tahun 2010, Aceh menduduki peringkat ke-7 klasemen dengan persentase kemiskinan tertinggi.

            Upaya Pemerintah Aceh terhadap pengentasan kemiskinan sebagian besar menyukseskan atau menjalankan kebijakan-kebijakan/upaya-upaya yang telah diagendakan oleh Pemerintah Pusat. Di samping itu, ada beberapa kebijakan khusus dari Pemerintah Aceh seperti, Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKA), Penetapan Pidie Jaya sebagai lumbung pangan daerah,pembangunan industrialisasi di beberapa daerah (walaupun belum terealisasikan), Beasiswa pendidikan SMA/S1/S2/S3, dan lainnya.

III.  KESIMPULAN

                      Tanggapan masyarakat dunia terhadap kemiskinan adalah:

·         Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.

·         Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.

·         Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

1.      Aceh

Untuk daerah tercinta, Aceh, harus memprioritaskan beberapa hal untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu:

·         Pembangunan jangka panjang harus terfokus pada daerah yang paling miskin di Aceh, khususnya daerah pedalaman perdesaan dan daerah terpencil.

·         Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya berfokus pada peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan, dan juga strategi peningkatan kemampuan kelompok miskin dan menghubungkan mereka dengan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan.

·         Pemerintah Aceh hendaknya melakukan diversifikasi perekonomian dari sumber daya alam (khususnya minyak dan gas) dan meningkatkan transparansi dalam distribusi dan penggunaan penerimaan.

·         Pemerintah Aceh harus menginventasikan padapemerintahan yang kuat yang menjamin alokasi keuangan yang efisien dan juga penyediaan pelayananumum yang berkualitas.

·         Dengan kesempatan dan sumber daya keuangan yang besar, pola belanja daerah harus ditingkatkan. Teliti naiknya belanja apparatur pemerintahan dan gaji pegawai.

            Belanja untuk pendidikan dan kesehatan cukup tinggi, akan tetapi efisiensi belanja dapat ditingkatkan. Dalam semua sektor, perencanaan dan penganggaran yang lebih baik harus menyesuaikan kebutuhan yang telah diidentifikasi dengan alokasi sumber daya.