I.
PENDAHULUAN
Kemiskinan adalah keadaan dimana
terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian
, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan
oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang
memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya
melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya
dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
· Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari,sandang, perumahan, dan
pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi
kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
· Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan
sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.
Hal ini termasuk pendidikan daninformasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan
dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan
tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
· Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.
Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi
bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
Di dalam ilmu ekonomi, kemiskinan dipertimbangkan dalam dua kategori, yaitu
kemiskinan absolute dan kemiskinan relative. Kemiskinan relatif, konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan adalah suatu ukuran mengenai
kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan
didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang
dimaksud. Kemiskinan absolut, konsep yang
pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan adalah derajat kemiskinan
dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat
terpenuhi. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah 1 dollar AS per
hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah 2 dollar AS per hari.
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
· Penyebab individual, atau patologis, yang melihat
kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
· Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan
pendidikan keluarga.
· Penyebab sub-budaya (subcultural), yang
menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau
dijalankan dalam lingkungan sekitar.
· Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat
dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
· Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa
kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Tidak sulit mencari faktor-faktor
penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor itu sangat sulit memastikan mana yang merupakan
penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung
terhadap perubahan kemiskinan. Faktor-faktor penyebab
kemiskinan tersebut antara lain:
· Tingkat dan laju pertumbuhan output
· Tingkat upah neto
· Distribusi pendapatan
· Kesempatan kerja
· Tingkat inflasi
· Pajak dan subsidi
· Investasi
· Alokasi serta kualitas SDA
· Ketersediaan fasilitas umum
· Penggunaan teknologi
· Tingkat dan jenis pendidikan
· Kondisi fisik dan alam
· Politik
· Bencana alam
· Peperangan
Hubungan antara
pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan
Tidak diragukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama jangka panjang,
memang sangat penting bagi penurunan/penghapusan kemiskinan. Kerangka dasar
teoritisnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan/meningkatkan
kesempatan kerja yang berarti mengurngi pengangguran dan meningkatkan
pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa mekaniskme yang diperlukan
untuk memfasilitasi keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin
berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi bias menjadi suatu alat yang efektif,
walaupun bukan sat-satunya factor, bagi pengurangan/penghapusan kemiskinan.
II.
PEMBAHASAN
1. Kemiskinan di
Aceh
Kemiskinan di Aceh merupakan phenomena
pedesaaan dengan sejumlah besar masyarakat Aceh masih rentan terhadap
kemiskinan (memiliki pendapatan hanya diatasgaris kemiskinan). Sumber daya alam yang berlimpah tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi atau tingkat kemiskinan yang rendah. Aceh akan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memerangi
kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi efisiensi dalam
alokasi sumber daya merupakan kunci keberhasilan.
Tingkat kemiskinan meningkat sedikit
pada tahun 2005 dan menurun kembali ke tingkat ra-tsunami pada
tahun 2006, difasilitasi oleh berakhirnya konflik dan kegiatanrekonstruksi. Berikut data dari BPS Aceh
mengenai persentase penduduk miskin 2004-2011.
Tahun
|
Jumlah
(Ribu Jiwa)
|
Persentase
|
||||
Kota
|
Desa
|
Jumlah
|
Kota
|
Desa
|
Jumlah
|
|
2004
|
198,70
|
957,50
|
1.156,10
|
17,49
|
32,57
|
28,37
|
2005
|
222,90
|
943,50
|
1.166,40
|
19,04
|
32,60
|
28,69
|
2006
|
226,90
|
922,80
|
1.149,70
|
19,22
|
31,98
|
28,28
|
2007
|
218,80
|
864,70
|
1.083,60
|
18,68
|
29,87
|
26,65
|
2008
|
195,80
|
763,90
|
959,70
|
16,67
|
26,30
|
25,53
|
2009
|
182,20
|
710,70
|
892,90
|
15,44
|
24,37
|
21,80
|
2010
|
173,37
|
688,48
|
861,85
|
14,65
|
23,54
|
20,98
|
Persentase penduduk
miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Aceh pada tahun 2011
sebesar 19,57 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang
sebesar 20,98 persen. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut
terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Pada periode 2010 - 2011,
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata
pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.
Dari sekumpulan data di atas, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan terus menurun
mulai dari tahun 2005 (hanya terjadi kenaikan 0,32% pada rentang 2004-2005).
Tentu ini merupakan suatu hal yang positif bagi daerah. Tapi tragisnya,
persentase kemiskinan di Aceh hampir setengah lebih tinggi dari kemiskinan di
seluruh Nusantara. Salah satu disparitas yang paling besar terjadi pada tahun
2005, kemiskinan di Aceh sebesar 28,69% sedangkan Indonesia secara keseluruhan
sebesar 15,97%, selisih 12,72%. Untuk data tahun 2010, Aceh menduduki peringkat
ke-7 klasemen dengan persentase kemiskinan tertinggi.
Upaya
Pemerintah Aceh terhadap pengentasan kemiskinan sebagian besar menyukseskan
atau menjalankan kebijakan-kebijakan/upaya-upaya yang telah diagendakan oleh
Pemerintah Pusat. Di samping itu, ada beberapa kebijakan khusus dari Pemerintah
Aceh seperti, Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Jaminan Kesehatan
Rakyat Aceh (JKA), Penetapan Pidie Jaya sebagai lumbung pangan
daerah,pembangunan industrialisasi di beberapa daerah (walaupun belum
terealisasikan), Beasiswa pendidikan SMA/S1/S2/S3, dan lainnya.
III. KESIMPULAN
Tanggapan masyarakat dunia terhadap
kemiskinan adalah:
· Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini
telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
· Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan
untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman,
pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
· Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung
kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang
dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau
orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti
kebutuhan akan perawatan kesehatan.
1. Aceh
Untuk daerah tercinta, Aceh, harus memprioritaskan beberapa hal untuk
menanggulangi kemiskinan, yaitu:
· Pembangunan jangka panjang harus terfokus
pada daerah yang paling miskin di Aceh, khususnya daerah pedalaman
perdesaan dan daerah terpencil.
· Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya
berfokus pada peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan, dan
juga strategi peningkatan kemampuan kelompok miskin dan menghubungkan
mereka dengan pusat-pusat pertumbuhan
di wilayah perkotaan.
· Pemerintah Aceh hendaknya melakukan
diversifikasi perekonomian dari sumber daya alam (khususnya minyak
dan gas) dan meningkatkan transparansi dalam distribusi dan penggunaan
penerimaan.
· Pemerintah Aceh harus menginventasikan
padapemerintahan yang kuat yang menjamin alokasi keuangan yang efisien dan
juga penyediaan pelayananumum yang berkualitas.
· Dengan kesempatan dan sumber daya keuangan
yang besar, pola belanja daerah harus ditingkatkan. Teliti naiknya
belanja apparatur pemerintahan dan gaji pegawai.
Belanja untuk
pendidikan dan kesehatan cukup tinggi, akan tetapi efisiensi belanja dapat
ditingkatkan. Dalam semua sektor, perencanaan dan penganggaran yang lebih baik
harus menyesuaikan kebutuhan yang telah diidentifikasi dengan alokasi sumber
daya.
