Rabu, 14 November 2012

Review presentasi kelompok 3


NEW TO THE TOUCH 


Layar sentuh

Layar sentuh adalah sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar menggunakan jari atau pena digital. pada sistem layar sentuh pengguna mengoperasikan sistem komputervdengan menyentuh gambar atau tulisan di layar itu sendiri.cara tersebut merupakan cara yang paling mudah untuk mengoperasikan komputer dan kini semakin banyak digunakan dalam berbagai aplikasi.
Layar  sentuh kini banyak digunakan  dalam industri manufaktur yang membutuhkan tingkat akurasi,sensitivitas terhadap sentuhan, dan durabilitas yang sangat tinggi. namun perangkat layar sentuh semakin lama semakin dapat ditemukan dalam perangkat-perangkat teknologi konsumen yang diproduksi secara massal, seperti pada komputer jinjing, pemutar musik i-Pod, dan telepon genggam seperti iPhone atau blackberry.
Layar sentuh sering dipakai pada kios informasi di tempat-tempat umum, misalnya di bandara dan rumah sakit serta pada perangkat pelatihan berbasis komputer. Sistem layar sentuh tersedia dalam bentuk monitor yang sudah memiliki kemampuan layar sensitif sentuhan dan ada juga kit touchsreen yang lebih ekonomis yang dapat dipasang pada monitor yang sudah ada.

penggunaan layar sentuh

  • sebagai sistem informasi publik
  • sebagai sistem restoran atau ritel
  • pada toko swalayan
  • pada pelatihan berbasis komputer

Tipe-tipe layar sentuh

  • Capacitive overlay
  • Guided acoustic wave
  • Resistive overlay
  • Scanning infrared
  • Near field imaging
  • Surface acoustic wave

Keuntungan penggunaan layar sentuh

  • terdapat kontrol dan interaksi langsung antara indera penglihatan dan indera peraba
  • Adanya kemampuan untuk memasukkan data secara cepat
  • karena penggunaanya mudah, tidak diperlukan terlalu banyak pelatihan pengguna dalam mengoperasikan sistem layar sentuh
  • mudah diterima oleh pengguna.

Kerugian penggunaan layar sentuh

  • besarnya biaya pengembangan sistem layar sentuh sebagai teknologi yang belum lama digunakan dalam barang-barang yang diproduksi secara masal
  • kurang fleksibel untuk beberapa jenis masukan tertentu
  • jari tangan seringkali menutupi tampilan visual layar.

pertanyaan serta jawaban presentasi 

1. tadi disebutkan bahwa kekurangan dari touch screen atau layar sentuh adalah kurang fleksibel pada beberapa jenis masukan tertentu atau pada item-item tertentu. kurang fleksibel yang seperti apakah yang dimaksud? seperti yang kita lihat pada kelebihannya adalah lebih memudahkan pengguna

jawab :

Yang dimaksud kurang fleksibel disini adalah pada ukuran serta kualitas produk. apabila keluaran produk(hp)yang berkualitas rendah, maka agak tidak leluasa untuk disentuh.berbeda dengan ipad yang memiliki layar yang lebih besar dan kualitas yang tinggi dan sensitivitas nya pun tinggi terhadap sentuhan.


2.   Manakah yang lebih cepat rusak antara touch screen dan keypad(manual)?

jawab:

Touch screen lebih cepat rusak dibandingkan dengan keypad. hal ini disebabkan karena tingkat sensitivitasnya lebih tinggi daripada keypad.


3.Apakah keuntungan yang didapat oleh pelaku bisnis jika menggunakan touch screen?

jawab :

keuntungan yang di dapat oleh pelaku bisnis dalam menggunakan touch screen adalah dapat memudahkan pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. seperti di luar negri misalnya, pelaku bisnis yang menjual tiket dengan mesin penjual tiket, disini pelaku bisnis dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja. dan contoh lainnya pada swalayan, pelanggan tidak perlu mengantri ke kassir hanya untuk membayar sebungkus rokok saja, mereka bisa langsung membayar melalui mesin touch screen ini.


4. jelaskan contoh-contoh produk dari tipe-tipe layar sentuh!

jawab :
  • scanning infra red 
Biasanya digunakan di bandara sebagai sistem keamanan di bandara. Digunakan apabila kita melewati scanning infra red maka barang bawaan kita akan terlihat
  •  Resistance overlay
layar yang dapat membaca sentuhan dari suatu benda yang agak berbentuk runcing, contohnya digital pen.
  • Capacitive overlay 
layar yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, dan hanya bereaksi apabila terkena sentuhan dari kulit atau sidik jari, tidak dapat bereaksi denga menggunakan digital pen. contohnya handphone  keluaran 2009-an.
5. mengapa perusahaan menggunakan sistem layar sentuh?sementara seperti diketahui sistem layar sentuh itu cepat rusak dan juga mahal !

jawab:

 karena dengan menggunkan layar sentuh perusahaan akan mendapat kemudahan dalam operasinya walaupun dengan mengeluarkan biaya yang lebih besar. disini perusahaan lebih diuntungkan dengan hasil kerja layar sentuh tersebut.

Pertanyaan serta jawaban dari presentasi oleh kelompok 2 ( Will TV succumb to the internet?)




1.Apakah kelemahan(kekurangan) dari TV Online?
   Pertanyaan dari kelompok 1

Jawab :

kelemahan dari TV online adalah saat kita menonton harus dengan koneksi internet yang cepat, dan kualitas gambarnya pun tidak sebagus TV kabel.

2. Dari manakah situs web di internet memperoleh keuntungan? sementara seperti yang kita ketahui banyak item-item gratis yang dapat di download secara cuma-cuma tanpa membayar apapun, katakanlah seperti MP3 dan vidio. apakah keuntungan yang diperoleh hanya dari iklan saja?
Pertanyaan dari kelompok 3

Jawab :

Situs web memperoleh keuntungan dari banyaknya orang yang mengklik web tersebut dan banyaknya orang yang mengklik serta mendownload web tersebut dapat diukur dengan menggunakan rating web,  semakin tinggi rating web yang dimiliki sebuah situs web, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. dan dengan mengklik web tersebut tanpa kita sadari kita telah membayar kepada pemilik web tersebut.
selain itu, adanya Google adsense, dimana pemilik web dapat meraih keuntungan apabila web yang dimilikinya memiliki rating yang tinggi dan sering di kunjungi, maka akan banyak perusahaan yang memasang iklan di situs web tersebut. dan dengan hal tersebut pemilik web pun memperoleh keuntungan dari pemasangan iklan tersebut.


3. Jika suatu saat TV kabel hilang, apa dampaknya bagi masyarakat? berdampak positifkah atau negatif?
Pertanyaan dari kelompok 6

Jawab :

Menurut kelompok 2, TV kabel tidak hilang begitu saja walaupun secanggih apapun internet dimasa yang akan datang. hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang penggunaan internet. Jika TV kabel hilang, maka masyarakat awam tidak akan memperoleh informasi apapun.
Dan selain itu pendapatan iklan pun banyak diperoleh dari TV kabel.


4. Apabila anda seorang manager tv kabel, langkah strategis apakah yang harus perusahaan anda tempuh agar dapat bersaing dengan TV online?
Pertanyaan dari kelompok 7
Jawab :

Apabila saya seorang manager TV kabel, maka langkah strategis yang saya tempuh agar dapat bersaing dengan TV online adalah memperbanayk program-program atau siaran di TV kabel yang program tersebut tidak didapati dari TV online, selain itu saya juga akan memasang fiber optik yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi, dan juga saya akan memanfaatkan fasilitas web untuk memasang iklan yang lebih banyak agar dapat meraut untung.

5. Dalam perkembangan zaman antara 3 sampai 5 tahun mendatang, apakah semua masyarakat di indonesia akan beralih ke TV online dan tidak lagi menggunakan TV kabel? dan menurut kelompok kalian, manakah yang kalian pilih antara TV kabel atau TV online?
Pertanyaan dari kelompok 8

 Jawab :


Di Indonesia, dapat diperkirakan untuk 3 sampai 5 tahun kedepan TV kabel tidak akan hilang begitu saja dikarenakan koneksi internet di Indonesia yang belum memadai di seluruh tempat(wilayah)seperti yang kita lihat di luar negeri. Dan juga dikarenakan oleh masyarakat indonesia yang masih banyak buta akan teknologi internet.
jika ditanyai kelompok kami, manakah yang kami pilih antara TV kabel atau TV online, kelompok kami memilih TV kabel dikarenakan koneksi internet di Indonesia yang masih lelet.

Senin, 08 Oktober 2012

Tanya jawab kelompok I

1. Menganpa disebutkan ada beberapa aktivitas yang punah bila perusahaan menggunakan Videoconference, Telepresence, dan Video WebBex?
Jawab:
Dengan menggunakan  Videoconference, Telepresence, atau Video WebBex maka perusahaan akan lebih mudah dalam berkomunikasi dalam hal berbisnis, baik itu dalam rapat ataupun dalam pertemuan-pertemuan yang diperlukan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepentingan perusahaan. jadi bagi perusahaan yang biasanya masih melakukan pertemuan tatap muka dalam metting atau berkomunikasi untuk kepentingan perusahaan, kini tidak perlu lagi dilakukan. jadi diantaranya ada beberapa kegiatan yang dapat terhapuskan dengan adanya ke-3 alat komunikasi tersebut. diantaranya akan menghilangkan perjalanan bisnis yang sangat memakan waktu, pengeluaran budget yang tinggi karena harus membayar biaya transportasi, akomodasi dan lainnya yang dibutuhkan dalam melakukan suatu pertemuan bisnis.
Jadi, Videoconference, Telepresence, dan Video WebBex kinerja perusahaan akan menjadi lebih efisien. Karena dapat menghemat waktu dengan mengurangi aktivitas yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan tekhnologi  Videoconference, Telepresence, dan Video WebBex.

2. Apa kekurangan bagi perusahaaan dalam penggunaan Videoconference, Telepresence, dan Video WebBex? dan manakah yang paling efisien?
Jawab:
Kekurangan dan kelebihannya bisa dirasakan tergantung dari aktivitas yang dilakukan perusahaan. Alat yang paling bagus bagi suatu perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan lain.
Misalnya Bank Mandiri yang menggunakan Videoconference untuk melakukan metting dengan kantor pusat pada pagi hari. Dapi pada setiap kepala Bank dimasing-masing daerah melakukan perjalanan jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk hadir pada rapat penting. Maka dengan adanya alat ini urusan rapat akan menjadi lebih mudah dan juga lebih efisien.

3. Apa kelemahan dari Video conference
Jawab:
Kelemahan dari videoconference adalah sebagai berikut :
Alat-alat untuk konferensi video sulit didapatkan dan proses penginstalannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak keliru.
Dibandingkan dengan telepresence maka kelemahan dari videoconference adalah video conference hanya dapat melakukan pertemuan tatap muka tanpa dilengkapi dengan fasilitas video 3D.
Harga masih terbilang mahal untuk dimiliki sehingga hanya perusahaan atau organisasi tertentu yang mempunyai cukup dana dan sangat memerlukan yang memiliki konferensi conference.

4. Apakah penggunaan Telepresence yang sangat efisien, harganya dapat dikatakan mahal? 
Jawab:
Jika penggunaannya dapat dimaksimalkan oleh perusahaan tentu itu bukan merupakan harga yang mahal, karena apabila perusahaan rutin melakukan perjalanan dinas setiap kali ada hal terkait urusan bisnis yang menggunakan dana besar, tentu dengan adanya Telepresence yang hanya mengeluarkan biaya besar pada saat pembelian dan pemasangan. ini menjadi penghematan yang besar bagi perusahaan.

5. Dengan adanya alat komunikasi canggih seperti Videoconference, Telepresence, dan Video WebBex, mengapa pemerintah kita masih melakukan perjalanan dinas ke luar negeri?
Jawab:
Ketiga alat diatas sangat efisien apabila dapat dengan maksimal digunakan oleh pemerintah. tapi sebaiknya kita berfikir positif saja. Ada hal-hal yang dilakukan dalam perjalanan dinasnya yang tidak bisa dilakukan dengan menggunakan ke-3 alat diatas. tentunya pemerintah mempunyai alasan dan tujuan sediri yang mengharuskan mereka melakukan perjalanan dinas. tentunya kita sebagai warga yang baik mendoakan saja supaya yang dilakukan pemerintah dapat menghasilkan manfaat yang baik bagi negara.

Senin, 24 September 2012

Sepenting apakah facebook bagimu?

menurut saya, facebook itu sangat penting, karena dengan adanya facebook, kita bisa sangat banyak mendapatkan informasi yang kita butuhkan, dan dengan adanya facebook pun, kita bisa tau informasi teman lama kita yang sudah tidak pernah jumpa lagi, dan bagi saya, facebook itu adalah gudangnya informasi, yang contohnya : orang yang mencari lowongan perkerjaan, dan sebagainya.
dengan adanya facebook, itu semua dapat mempermudah apa yang ingin kita cari,baik informasi lowongan kerja, dan informasi lainnya.
jadi bagi saya facebook ini sangat penting, karena gudangnya informasi.

Jumat, 08 Juni 2012

III. konsep zakat, riba, maysir

!. Pengertian Zakat

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.

Bagaimana hukum Zakat?

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Sunah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia dimana pun dia berada.

Apa saja macam-macam Zakat?

Zakat terdiri dari 2 macam :
  1. Zakat fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.
  2. Zakat maal (harta) adalah Zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Siapa saja yang berhak menerima Zakat?

Yang berhak menerima Zakat menurut kaidah Islam terdiri dari 8 macam :
  1. Fakir : Orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
  2. Miskin : Orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
  3. Amil : Orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
  4. Mu'allaf : Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
  5. Hamba sahaya : Orang yang ingin memerdekakan dirinya
  6. Gharimin : Orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya
  7. Fisabilillah : Orang yang berjuang di jalan Allah.
  8. Ibnus Sabil : Orang yang kehabisan biaya di perjalanan.
Dari ulasan di atas kita bisa menyimpulkan dan menyadari sendiri, apakah kita wajib membayar Zakat atau mungkin menerima Zakat. Dan perlu kita ingat bahwa tidak ada hal baik yang tidak mempunyai hikmah atau balasan dari Allah SWT. Dengan memenuhi kewajiban kita sebagai umat islam untuk membayar Zakat, tentu saja akan mendapat hikmah atau manfaat di antaranya yang bisa di ambil dari ulasan di atas :
  • Bisa mempererat tali persaudaraan antara yang miskin dan yang kaya
  • Membuang perilaku buruk dari seseorang
  • Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan seseorang
  • Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
  • Untuk pengembangan potensi ummat
  • Memberi dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
  • Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.
Membayar Zakat juga harus memperhatikan siapa yang menerima Zakat atau mungkin yang mengurusi Zakat ( Amil ). Kita harus benar-benar memahami siapa saja yang berhak menerima Zakat dan jangan sampai kita salah memberikan Zakat.

2. Riba

Riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar . Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Riba dalam pandangan agama

Riba bukan cuma persoalan masyarakat Islam, tapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan riba. Kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2.000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.

Riba dalam agama Islam

Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinzaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 : ...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk majelis ulama indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba. bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. jadi ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya. yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam. berbeda dengan bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya. maka yang di bagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. contoh nisbahnya adalah 60%:40%, maka bagian deposan 60% dari total keuntungan yang didapat oleh pihak ban.

Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua.Yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli.Riba hutang-piutang terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual-beli terbagi atas riba fadhl dan riba nasi’ah.
  • Riba Qardh
    • Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).
  • Riba Jahiliyyah
    • Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
  • Riba Fadhl
    • Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
  • Riba Nasi’ah
    • Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

3. Larangan Maisir

Maisir atau yang lebih dikenal dengan istilah perjudian memang kurang begitu mendapatkan perhatian dibandingkan riba. Diakibatkan oleh popularitas riba lebih banyak digunakan untuk melegitimasi atau mengesahkan haramnya bunga.
Walaupun tidak sepopuler riba tetapi maisir (perjudian) tetap dilarang dalam Islam. Kenapa?
Sebelum memaparkan penjelasan mengenai alasannya, ada baiknya bila penulis memberikan gambaran definisi mengenai maisir (perjudian).
Kata Judi dalam bahasa Indonesia memiliki arti: “permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan”.
Terminologi Ulama: “semua perbuatan yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif)”.
Kata judi tersebut biasanya dipadankan dengan maysir  dalam bahasa Arabnya. Kata maysir berasal dari akar kata al-yasr yang secara bahasa berarti "wajibnya sesuatu bagi pemiliknya". Ia juga bisa berasal dari akar kata al-yusr yang berarti mudah. Akar kata lain adalah al-yasar yang berarti kekayaaan
Ketentuan dasar Al Maisir (perjudian): semua perbuatan yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan antara untung dan rugi yang bersumber dari Gharar dan spekulasinya dan hal itu menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia.
Lalu apakah perbedaan Maisir dengan Gharar?
Setiap Maisir adalah Gharar, tetapi tidak semua Gharar adalah Maisir. Sebuah perbuatan yang ada Gharar-nya terkadang tidak ada unsur judinya.
Maisir terbagi menjadi 2, yaitu: Maisir al Lahwu (yang tidak dilakukan dengan harta) dan Al Qimaar (saling mengalahkan dan spekulatif pada harta).
Setelah mengetahui definisi dan jenis-jenis Maisir, selanjutnya mari kita coba kupas alasan pelarangan maisir.
Judi yang sudah menjadi budaya di banyak Negara maju bahkan sekarang sudah masuk atau menjadi bagian budaya Negara berkembang, judi dicirikan oleh win-lose solution. Ciri ini merupakan salah satu sumber ketidakadilan dan mematikan sumber daya produktif. Lalu di manakah letak jelas ketidakadilannya?
Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa kemenangan baru bisa didapat jika salah 1 pihak mengalami kekalahan yang mengakibatkan kerugian. Dalam konteks ini digambarkan seorang pemenang dapat bersenang-senang di atas kerugian orang lain.

Sehingga ditinjau dari segi agama alasan Maisir, sebagai berikut:

Firman Allah ‘Azza wa Jalla
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma’idah: 90)
Dari ayat tersebut dapat dipetik alasan bahwa kegiatan tersebut mengandung unsur taruhan, menyerempet bahaya, bahkan dapat menjadi penyebab melalaikan dari mengingat ALLAH dan shalat. Adanya unsur taruhan inilah yang menyebabkan judi menjadi haram.



Ditinjau dari segi ekonomi ada beberapa alasan mengapa Maisir itu dilarang, di antaranya:
Pertama, Ketidakadilan distribusi pendapatan.
Dalam judi keuntungan baru bisa didapat setelah salah satu pihak menang atau dapat dikatakan menggunakan prinsip seperti riba, penggeseran risiko (risk shifting) dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Jelaslah prinsip ini tidak adil dan mematikan motivasi pengusaha, Distribusi pendapatan seharusnya didasarkan pada besar-kecilnya kontribusi yang disumbangkan ataupun berbagi risiko (risk sharing).
Kedua, Alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien.
Dengan dialokasikannya sumber daya dalam perjudian maka nilai tambah perekonomian akan terhenti dan berpotensi tersumbatnya perekonomian yang mengarah pada perpindahan kekayaan dari pihak-pihak yang produktif kepada pihak nonproduktif.
Bisa dibayangkan bukan apa yang akan terjadi jika sumber daya ekonomi dikuasai oleh masyarakat yang tidak produktif?

Ditinjau dari segi social dan psikologis alasan pelarangan judi adalah:
Pertama, adanya kecenderungan bahkan keinginan untuk menguasai harta orang lain dengan cara menyerempet bahaya.
Motivasi ini didorong oleh gambaran keuntungan lebih yang diberikan dalam berjudi walaupun terkadang menderita kerugian.
Kedua, Selain harta orang yang berjudi tidak jarang keluarga mereka juga dijadikan sebagai taruhan. Kezaliman terhadap orang lain yang berpotensi memunculkan perpecahan dan permusuhan.

Maka dapat diambil kesimpulan mengenai akibat dari judi sebagai berikut:
Al-Alusiy menjelaskan bahwa kemudaratan yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang batil, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga , kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai keji , sangat mudah memusuhi orang lain. Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda.
Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: 'Sesungguhnya yang aku takutkan terhadap umatku, seperti yang aku takutkan terhadap diriku, adalah (mengikuti) hawa dan panjang angan-angan. Karena hawa akan membelokkan dari kebenaran dan panjang angan-angan akan membuat lupa kepada akhirat. Padahal dunia ini hanyalah tempat (jalan) yang akan ditinggalkan dan akhirat adalah tempat yang akan didiami selamanya. Kedua tempat itu akan memiliki anak-anaknya (bani; keturunan). Jika kamu mampu untuk tidak menjadi bani dunia, lakukanlah. Karena kamu hari ini (di dunia) adalah perkambpungan untuk beramal, tidak ada hisab. Sedang besok (di akhirat) kamu akan berada di kampung perhitungan, tidak ada amal di sana". (HR. al-Bayhâqiy).

II. The Five Principles of islam

The word islam is derived from the arabic root salema, which means peace, purity, submission and obedience. in the religious sense, islam means submission to the will of Allah and obedience to his law. it regulates relations between man and man, thus defining personal and social systems of obligation, and it also regulates relations between man and Allah and this respect defines ritual obligation. for the muslim there is no distinction between these two aspects of obligation; both are equally ordained.

Shahadah

The Shahadah the declaration of faith, i.e. the professing that there is only One God (Allah) (monotheism) and that Muhammad is Allah's messenger. The shahadah is a set statement normally recited in Arabic: ash'hadu an lā ilāha illà-llāh, wa-ash'hadu anna muḥammadan rasūlu-llāh "I testify that there is no god except Allah and I testify that Muhammad is the messenger of Allah." Reciting this statement is obligatory in daily prayer (salāh) as well as on other occasions; it is also a key part in a person's conversion to Islam.

Shalat: Prayer

Main article: Shalat
Salat (ṣalāh) is the Islamic prayer. Salat consists of five daily prayers according to the Sunna; the names are arcording to the prayer times: Fajr (morning dawn), Zuhr (noon), Asr (afternoon), Maghrib (after-sunset), and Isha (late evening, night). The Fajr prayer is performed before sunrise, Zuhr is performed in the midday after the sun has surpassed its highest above you, Asar is the evening prayer before sunset, Maghrib is the evening prayer after sunset and Isha is the night prayer. All of these prayers are recited while facing the Ka'bah in Mecca. Muslims must wash themselves before prayer, this washing is called wudu' ("purification"). The prayer is accompanied by a series of set positions including; bowing with hands on knees, standing, prostrating and sitting in a special position (not on the heels, nor on the buttocks). Salat is the second of the five pillars of Islam.

Zakat: Alms

Zakat or alms-giving is the practice of charitable giving by Muslims based on accumulated wealth, and is obligatory for all who are able to do so. It is considered to be a personal responsibility for Muslims to ease economic hardship for others and eliminate inequality. Zakat consists of spending 2.5% of one's wealth for the benefit of the poor or needy, including slaves, debtors and travelers. A Muslim may also donate more as an act of voluntary charity (sadaqah), rather than to achieve additional divine reward. There are two main types of Zakat. First, there is the kajj, which is a fixed amount There are five principles that should be followed when giving the Zakat:
  1. The giver must declare to God his intention to give the Zakat.
  2. The Zakat must be paid on the day that it is due.
  3. After the Offering, the payer must not exaggerate on spending his money more than usual means.
  4. Payment must be in kind. This means if one is wealthy then he or she needs to pay 2.5% of their income. If a person does not have much money, then they should compensate for it in different ways, such as good deeds and good behavior toward others.
  5. The Zakat must be distributed in the community from which it was taken.

Sawm of Ramadan: Fasting

Ritual fasting is an obligatory act during the month of Ramadhan. Muslims must abstain from food and drink from dawn to dusk during this month, and are to be especially mindful of other sins. Fasting is necessary for every Muslim that has reached puberty (unless he/she suffers from a medical condition which prevents him/her from doing so.)
The fast is meant to allow Muslims to seek nearness to God, to express their gratitude to and dependence on him, atone for their past sins, and to remind them of the needy. During Ramadan, Muslims are also expected to put more effort into following the teachings of Islam by refraining from violence, anger, envy, greed, lust, profane language, gossip and to try to get along with fellow Muslims better. In addition, all obscene and irreligious sights and sounds are to be avoided.
Fasting during Ramadan is obligatory, but is forbidden for several groups for whom it would be very dangerous and excessively problematic. These include pre-pubescent children, those with a medical condition such as diabetes, elderly people, and pregnant or breastfeeding women. Observing fasts is not permitted for menstruating women. Other individuals for whom it is considered acceptable not to fast are those who are ill or traveling. Missing fasts usually must be made up for soon afterward, although the exact requirements vary according to circumstance.

Hajj: Pilgrimage to Mecca

The Hajj is a pilgrimage that occurs during the Islamic montsof Dhu al - hijjah to the holy city of Mecca. Every able-bodied Muslim is obliged to make the pilgrimage to Mecca at least once in their lifetime . When the pilgrim is around 10 km (6.2 mi) from Mecca, he must dress in Ihram clothing, which consists of two white sheets. Both men and women are required to make the pilgrimage to Mecca. After a Muslim makes the trip to Mecca, he/she is known as a hajj/hajja (one who made the pilgrimage to Mecca). The main rituals of the Hajj include walking seven times around the Kaaba, touching the Black stone, traveling seven times between mount safa and mount marwah, and symbolically stoning the devil in mina.
The pilgrim, or the haji, is honoured in the Muslim community. Islamic teachers say that the Hajj should be an expression of devotion to God, not a means to gain social standing. The believer should be self-aware and examine their intentions in performing the pilgrimage. This should lead to constant striving for self-improvement. A pilgrimage made at any time other than the Hajj season is called an Umrah, and while not mandatory is strongly recommended. Also, they make a pilgrimage to the holy city of Jerusalem in their alms giving feast.






I. Entaskan Kemiskinan, GP Ansor Gelar Pelatihan Ketrampilan


pendapat saya : Gerakan Pemuda (GP) ini sangat baik karena mereka ingin menuntaskan kemiskinan yang ada, cara mereka menurut saya sudah sangat baik, karena dengan cara mereka itu akan mengurangi sedikit demi sedikit kemiskinan, kalau menurut saya alangkah lebih bagus jika menuntaskan kemiskinan ini disetiap daerah di Indonesia, karena di Indonesia ini masih sangat banyak perdesaan yang belum diketahui bagaimana masyarakatnya, dengan adanya GP yang bertujuan membuat pelatihan keterampilan untuk menuntaskan kemiskinan itu adalah satu langkah yang saingat baik dalam menuntaskan kemiskinan.

Minggu, 03 Juni 2012

BAB I

1.      MASYARAKAT MISKIN YANG AKTIF SECARA EKONOMI DAN MASYARAKT SANGAT MISKIN
Kemiskinan datang dalam banyak bentuk dan menyebabkan banyak kerugian. Rakyat miskin mungkin menderita karena kekurangan makanan dan minuman, pengangguran atau kelangkaan pekerjaan, penyakit, pelakuan kejam, tidak mempunyai tempat tinggal, penurunan martabat, dan pencabutan hak memilih.
Walaupun semua orag seperti itu miskin berdasarkan standar lebih luas dari masyarakat, ada banyak perbedaan diantara mereka. Mereka yang sangat kekurangan makanan, pekerja paksa dengan bekerja penuh waktu hanya untuk membayar bunga pinjaman mereka, dan pengungsi terlantar adalah berbeda dari pada orang miskin yang mempunyai tanah sedikit, pekerjaan, atau usaha mikro, kecuali bahwa dalam banyak hal, yang belakangan suatu saat adalah yang terlebih dahulu, terkadang terjadi kebalikannya.
Walaupun terdapat banyak tingkat dan jenis kemiskinan, disini kita membedakan antara masyarakat sangat miskin dengan masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi. World Bank mengartikan kemiskinan dahsyat sebagai hidup dengan 75 sen dolr per hari, sekitar 2 atau 3 orang yang terbilang miskin dengan standar $1 per hari tergolong miskin (World Bank, World Development Report 1990: Poverty).
Rakyat yang hidup dalam kemiskinan sangat parah berada dibawah tingkat sumber penghidupan minimum, termasuk mereka yang menganggur atau sangat kekurangan pekerjaan, seta mereka yang diupah sangat rendah sehingga daya beli mereka tidak memungkinkan memenuhi juklah kalori minimum untukk mengatasi kekrangan gizi.
Berdasarkan hasil pengamatan Amartya Sen, seorang pemenang adiah Nobel (1999), kemiskinan harus dilihat sebagai penghilangan beberapa kemampuan dasar daripada hanya penghasilan rendah.
Sebaliknya, istilah masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi, secara umum digunakan untuk mempunyai semacam pekerjaan dan yang tidak sangat kekurangan makan atau melarat.
Perbedaan antara orang sangat miskin dengan orang miskin yang aktif secara ekonomi tidak sama persis. Rumah tangga pindah dari satu kategori ke kategori lain seiring lewatnya waktu. Orang yang memiliki keterampilan belum tentu mendapatkan pekerjaan. Persoalan ini bisa diperumit oleh jenis kelamin (gender), karena kaum wanita biasanya tidak bisa belajar keterampilannya dan tidak bisa keluar rumah.bahkan didalam satu rumah tangga tunggal, wanita mungkin lebih miskin dan lebih kekurangan gizi jika dibandingkan dengan pria.
Fasilits tabungan seringkali mempunyai permintaan lebih besar dibandingkan  dengan permintaan layanan kredit.
Perbedaan kritis dalam keuangan mikro komersial diantara masyarakat miskin adalah mereka yang membedakan orang miskin yang aktif secara ekonomi dari orang sangat miskin, dan orang miskin yang  mengambil bagian dalam enomi uang tunai dari yang tidak mengambil  bagian (beberapa pastoralis, beberapa ahli pertanian subsistem, dan para pemburu dan pemulung).

2.      Kumpulan Instrumen Pengentasan Kemiskian
Mengentaskan kemiskinan membutuhkan banyak instrumen, termasuk makanan, tempat berlindung, pekerjaan, layanan kesehatan dan keluaraga berencana (KB), jas keuangan, pendidikan, infrastruktur, pasar dan komuikasi.
Kredit adalah suatu instrumen yang kuat yang digunakan secara efektif ketika disediakan untuk yang layak kredit diantara masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi yang mengambil bagian sedikitnya dalam sebagian ekonomi uang tunai-semua orang dengan kemampuan untuk menggunakan kredit dan kemauan untuk membayar kembali.


Penyediaan kredit untuk  rakyat sangat miskin dan subsidi kredit untuk rakyat miskin yang aktif secara ekonomi-adalah seperti coba mebangun rumah dengan gergaji untuk memaku dan obeng untuk memotong papan.
3.      Pendekatan Sistem Keuangan dan Pendekatan Pemberian Kredit Kemiskinan: Jalan Bercabang Dua
Keuangan mikro tahun 1990an ditandai oleh silang pendapat diantaradua pandangan terkemuka: pendekatan sistem keuangan dan pendekatan pemberian kredit kemiskinan.
Lembaga seperti BRI dan BancoSol telah membuktikan bahwa jangkauan luas kepada nasabah miskin yang aktif secara ekonomi dapat dicapai tanpa pemberian subsidi terus menerus.
Membangun lembaga-lembaga yang berkelanjutan memungkinkan para donor untuk memaksimalkan jangkauan dana merea yang langka.
Pertemuan kredit mikro tingkat tinggi yang kedua diadakan di New York pada tahun 1998. Namun ini adalah pertemuan kredit mikro tingkat tinggi,bukan pertemuan keuangan mikro tingkat tinggi, perbedaannya penting sekali. Pandangan yang dihasilkan pertemuan tingkat tinggi bermaksud baik. Namun apabila pengentasan kemiskinan dalam skala besar adalah tujuannya, maka milyaran dolar yang diperuntukkan bagi portofolio pinjaman kredit mikro seharusnya dapat dibelanjakan dengan lebih efektif. 4 isu dapat disorot:

·         Pangan adalah kebuuhan universal, kredit tidak demikian. Tidak semua orang miskin membutuhkan atau menginginkan pinjaman.
·         Dai sudut pandang pengentasan kemiskinan, dana yang dihimpun untuk membiayai portofolio kredit mikro di negara berkembang dapat dimanfaatkan lebih baik dengan cara-cara lain.
·         Bagi banyak rakyat termiskin didunia, maka layanan tabungan sukarela yang dirancang secara tepat merupakan instrumen pengembangan yang lebih penting dan sesuai dibandingkan denan kredit.
·         Dimana keberdaan lembaga yang memenuhi syarat untuk menangani kenaikan besar dalam volume pembeerian kredit yang diproyeksi oleh pertemuan kredit mikro tingkat tinggi – dari perkiraan antara  8 juta debitur pada tahun 1997 sampai 100 juta debitur pada tahun 2005? Hampir semua program kredit mikro saat ini adalah dalam lembaga kecil, yang tidak dikenai pengaturan dan pegawasan.
Lembaga keuangan mikro komersial yang mandiri membiayai portofolio keuangan mikro secara komersial, yang memungkinkan mereka melipat gandakan jangkauan dengan mengikuti modal tambahan.
Revolusi keuangan mikro sangat dipercepat oleh revolusi informasi yang berkembang secara bersamaan. Secara menyeluruh, pendekatan pemberian kredit kemiskinan merupakan dilema mendalam bagi pemerintah, lembaga keuangan mikro, donor, dan lain-lain. Ini karena keuangan mikro telah mencapai jalan bercabang dua. Revolusi keuangan mikro,yang sebagian besar didasarkan pada pendekatan sistem keuangan, dan agenda pemberian kredit kemikinan, yang sebagian besar didasarkan pada penghapusa kemiskinan melalui kredit, telah memulai bergerak kearah yang berbeda.

Senin, 23 April 2012

MICROFINANCE: TEXT and CASES


Microfinance: Text and Cases

PART I
Text
MARCO ELIA

SESSION 1
What is microfinance?
To respond to a demand of financial services for low income people located mostly in
developing countries, in the 70’s new products and methodologies started to be
developed in an industry known as microfinance. In developing countries, where these
services are more needed, they are often underdeveloped or even absent. Microfinance
aims at filling this gap and give access to financial services such as savings, credit,
insurance and money transfer to people that otherwise would remain unserved.
It is generally accepted that microfinance is a powerful economic development tool.
Microfinance institutions (MFIs) deliver basic financial services to poor and low
income people, or microentrepeneurs, with little or no access to the formal financial
system. MFIs developed specific products and methodologies to overcome the
shortfall of collaterals of clients and therefore make them eligible to get loans and
other financial services.
Microentrepreneurs, or economically active poor, are business people who through
microfinance take advantage of economic opportunities that otherwise would remain
unmatched due to financial constraints. What makes microfinance different from other
anti-poverty tools is the idea of improving the living conditions of the poor through
their own efforts. Credit is given to support “microbusinesses”, allowing low-income
people to respond to economic opportunities. For them the main constraint is a small
investment in working capital, and microcredit allows to overcome this obstacle.
It is important to make clear from the beginning the importance and at the same
time the limits of microfinance. It is an economic development tool among many and
alone it is not the definitive answer to poverty alleviation. Its effectiveness has been
tested and demonstrated but it should be used in conjunction with other tools; the
poorest of the poor, for instance, need other forms of support before being able to
make use of loans. These limitations give the exact background in which microfinance
should be placed as an extraordinary powerful instrument against a particular portion
of poverty.
1.1 Microcredit
A microcredit is a small credit given to a client by a bank or another institution.
Microcredit can be offered, often without collateral, to an individual or through group
lending. Group lending is a mechanism that allows a number of individuals to obtain a
loan through a group scheme. The incentive to repay is based on peer pressure; if one
person in the group defaults, the other group members must make up the payment.

Microfinance: Text and Cases - PART I
amount. Individual lending, in contrast, focuses on one client and does not require the
formation of groups (see session 3 “Methodologies”).
A microfinance institution (MFI) is then a financial institution which can be a non
profit organization, a regulated financial institution or a commercial bank that provides
microfinancial products and services to low-income clients or microentrepreneurs. The
purpose of these organizations is the provision of financial services to those who
would otherwise be excluded from the formal financial system.
The definition of microenterprise varies from country to country but according to
the general definition given by ACCION International, a network of microfinance
institutions (see box 2.1), a microenterprise is “a small-scale business in the informal
sector. Microenterprises often employ less than 5 people, can be based out of the home
and are often the sole source of family income but can also act as a supplement to
other forms of income. Examples of microenterprises include small retail kiosks,
sewing workshops, carpentry shops and market stalls”.

Microcredit has been proven an effective tool against poverty, enabling those
without access to the formal financial system to borrow the small amount of funds they
need and start or develop small businesses.
1.2 Microcredit and microfinance
The use of the terms microcredit and microfinance, mainly for historical reasons, is
sometimes incorrect. The lack of clarity in their use, even in the sector of
development, is the reason why these two ideas must be clearly differentiated from the
beginning.
Microcredit is a part of the field of microfinance. Microcredit is the provision of
credit services to low-income entrepreneurs, while microfinance includes credit,
savings and increasingly additional financial services such as insurance and money
transfer. The evidence showed that for the very poor saving is as important as borrowing: this is indicative of the importance of microfinance as a combination of
different financial services.
The recent shift in terms from microcredit to microfinance reflects the
acknowledgement that saving services, and not just loans, improve the well-being of
the poor and together with insurance, help poor people to stabilize income and to
protect against risks. Money transfer is then another critical service: according to the
World Bank the business of remittances, i.e. the money that emigrants send home to
relatives, is growing strongly and is often managed by informal arrangements with
high charges and high risks.
Clients’ training, provided by some MFIs, is classified as a non-financial service
and is a tool of the broader category of microenterprise development. The correct
definition of microfinance includes only financial services and this is why, even if it is
often provided by MFIs, training is not classified under the term microfinance. See the
figure below.
Figure 1.2 Microenterprise development, microfinance and microcredit
MICROFINANCE NON FINANCIAL
SERVICES
MICROENTERPRISE DEVELOPMENT
• TRAINING
• CONSULTING
• MICROCREDIT
• MICROSAVINGS
• MICROINSURANCE
• MONEY TRANSFER
(REMITTANCES)
The poor need a different range of financial instruments to be able to build assets,
stabilize consumption and protect themselves against risks. The broadening of the
concept of microfinance comes from this basic assumption.

The current practice of using the terms microcredit and microfinance synonymously
needs to be discontinued in order to better understand their different roles in the
industry. The source of confusion is likely to be historical and can be traced back to
the late 1990’s when the term microfinance was first introduced as an extension of the
already well known idea of microcredit. The introduction of the term microfinance
followed the success of many microcredit programmes around the world and in 1997,
during the first Microcredit Summit, 2,900 delegates from 137 countries representing
around 1,500 organisations gathered in Washington, D.C. During that occasion the
birth of the global industry of microfinance was officially recognized. Since then the
focus started to change and move from the predominant welfarist idea, where only the
provision of credit was considered to be important, to the need of becoming financially
7
Microfinance: Text and Cases - PART I
sustainable through the provision of a complete range of financial products and to
reach more people.
The “first generation” of institutions, predominantly NGOs, delivered only credit in
almost thirty years starting from the seventies. This added confusion to the use of the
terms and even today serious difficulties still exist in looking at microfinance as a set
of financial products that can be delivered on a sustainable basis. But why did these
institutions provide only credit? They assumed that poor people were unable to save
and that they only needed loans. However it was proved to be untrue; in 1984 when
Bank Rakyat Indonesia (BRI), the biggest MFI in the world (see box below), offered
savings accounts to poor people with no minimum deposit, it achieved extraordinary
success. In December 2003 the microbanking division of BRI recorded 3.1 millions
loan accounts and 29.9 millions savings accounts with an average loan disbursed of
US$542 and average saving balance per account of US$118.

1.3 Who are the clients of microfinance
The clients of microfinance are the “economically active poor” or low-income persons
that do not have access to formal financial institutions. The clients must have
economic opportunities and entrepreneurial skills as the money they receive must not
be used for consumption but for productive purposes. This is the reason why the
poorest of the poor, or the destitute, are generally excluded from the circle of
microfinance and targeted by other development programmes. In figure 1.3 is shown
that most microfinance clients today are around the poverty line. The extreme poor are
rarely reached by microfinance while the microfinancial services are not appropriate
for the destitute and they are better targeted by other social programs.

1.4 Microfinance and moneylenders
Moneylenders are the more direct competitors of MFIs. Poor people, excluded from
the formal financial system, most of the time have the only alternative of this kind of
informal sources of funds. The interests charged almost always far exceed what is
charged by MFIs and borrowers do not have any kind of protection from abusive
behaviours, e.g. abusive lending or unfair loan collection practices.
Once the negative aspects of moneylenders are highlighted it is important to learn
from their positive features that make them close to the poor people and able to
respond to their needs. Such features are simple procedures, clear terms, timely
disbursement and loans backed by the borrowers’ character rather than collaterals. The
innovation of microfinance has been the combination of these positive features into
more formal financial institutions.
1.5 Financial sustainability
To carry on business, financial institutions and in general all corporations, need the
necessary funds. These can be raised in several different ways: they can issue shares
(what is technically called equity) or access what is called debt financing which is
typically in the form of bonds and loans from other financial institutions. Banks can
then collect savings from their clients. Additional resources can come from donations,
grants or soft loans (loans at a below-market rates).
The relative importance of the different sources differs between different financial
institutions. Financial NGOs typically rely on donor subsidies and are not allowed to
collect savings, while commercial banks rely on their own sources of funds, deposits
of the clients (savings) and equity capital. Collecting savings is generally forbidden to
NGOs as a special banking license is needed in order to protect savers in case of the
institution’s default. At present, the main sources of funds for MFIs are charities,
governments and international organizations. Most MFIs rely heavily on donor support
and are not financially viable.
Financial sustainability is the ability of a microfinance provider to cover all of its
costs on an unsubsidized basis. According to the United Nations sustainability is
necessary to reach a larger number of people on an ongoing basis. If MFIs remain
dependent on limited donor funding they will be able to reach only a limited number
of people. Financial sustainability is not an end in itself but is the only way to reach
significant scale.

1.6 Future perspectives
We defined microfinance as the provision of financial services to low income people
that otherwise would be excluded from the formal financial system. I hope that this
definition will become outdated as soon as possible after the commercialization of the
provision of these kind of services and their inclusion into the formal financial
system1. By that time microfinance, accessing the limitless resources available in the
capital market, would reach much more clients and would hopefully fill the present
gap between supply and demand. The risks obtaining this goal are many but there are
plenty of reasons for hope. The most important is the evidence of the progress that the
industry, at an increasing speed, made in the past 30 years.

SESSION 2
Microfinance practices:
the institutionist and welfarist approach
Microfinance, as presented in the first session, is a powerful economic development
tool, with its main feature being the new way it combines banking with social goals.
The traditional image of this industry has, mainly for historical reasons, often been
closer to aid than to business: many microfinance institutions (MFIs), have been nonprofit
organizations separated from the wider formal financial system. It was only in
the 90’s, when the international community started to recognize the importance of
focusing on the institution and its sustainability, that this situation started to change. It
was at that time that the debate between the institutionist and welfarist approach
became of crucial importance.
This session will give a brief overview of the two positions. The scope of this
chapter is to draw a general picture of the problem in order to understand the main
differences that exist within the world of microfinance. It is important to understand
what lies behind the word microfinance when completely different types of institutions
(NGOs vs. commercial banks) deliver similar services and where their commitment to
serve the poor comes from. Furthermore the institutionist idea of delivering
microfinance services through self sufficient institutions is actually supported by the
mainstream international community even though there are many concerns that can
arise from this approach and these will also be discussed.
2.1 The institutionists
The institutionists believe that in order to effectively fight the problem of poverty, it is
necessary to build a microfinance industry able to reach a large number of people.
According to estimates made by the Grameen Foundation USA the actual supply of
microfinance services show a market gap between the potential demand and market
supply of 70%. This means that the majority of people who need these financial
services lack access to them.

In order to reach a large number of people a huge amount of financial resources that
donors cannot provide is necessary. The institutionists start from the basic and evident
assumption that donors cannot subsidize enough MFIs to let them provide financial
services to all of the potential microfinance clients. They state that the only way to
Microfinance: Text and Cases - PART I
overcome this constraint is to attract private sources of capital and this in turn requires
MFIs to be sustainable and profitable.
According to this position sustainable financial institutions that provide financial
services to the poor are necessary if the main goal is a substantial poverty reduction.
The emphasis must be put on breadth of outreach (number of clients reached) rather
than on depth of outreach (level of poverty of clients). If the system is not able to
increase the number of clients reached, it would fail the target of poverty reduction.
Furthermore, institutionists believe that if the approach of building sustainable MFIs is
used the poorest will also benefit from it, while the other way around of targeting the
poorest with highly subsidized programs will have a low overall impact due to the
limited and unstable donor funding.
The institutionist position has clearly obtained success within the microfinance
community. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Banco Solidario (BancoSol) in Bolivia, the
Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), USAID, The Grameen Foundation,
ACCION International and the World Bank are just some examples of MFIs,
international institutions and networks that clearly accept and follow this approach.
Moreover, most of the literature in the field of microfinance follows the institutionist
position.

2.2 The welfarists
The welfarist approach focuses on depth (number of clients reached) over breadth of
outreach (poverty level of clients) and accept subsidies on an ongoing basis.
Welfarists accept subsidies as they believe that if sustainability is considered as a
necessary requirement, the accomplishment of the social mission of microfinance is at
risk. Microfinance combines banking with social goals and while the institutionists put
much emphasis on the former, welfarists look primarily at the latter. They recognize
the importance of financial self-sufficiency, but without accepting it as necessary.
The center of attention is now the clients rather than the institution (see table 2.1
below for a summary and a comparison of the two positions). Welfarists argue that
for-profit institutions, even if their operations serve low-income people, will inevitably
switch to the better-off of them and to different target groups. This will substantially
force microfinance institutions to lose their social mission.

2.3 Key principles of microfinance
The following “Key principles of microfinance” have been developed by CGAP and
its 28 member donors (see box 2.3) and then endorsed by the Group of Eight leaders at
the G8 Summit in Sea Island (Georgia) on 10 June 2004. They are almost generally
accepted and represent a point of reference for the whole industry. Practitioners and
microfinance operators also refer at them as “Best Practices Microfinance”. Here is
reported, point by point, the document approved in 2004.
1. Poor people need a variety of financial services, not just loans. Like
everyone else, the poor need a range of financial services that are convenient,
flexible, and affordable. Depending on circumstances, they want not only loans,
but also savings, insurance, and cash transfer services.
2. Microfinance is a powerful tool to fight poverty. When poor people
have access to financial services, they can earn more, build their assets, and
cushion themselves against external shocks. Poor households use microfinance to
move from everyday survival to planning for the future: they invest in better
nutrition, housing, health, and education.
18
SESSION 2 Microfinance practices: the institutionist and welfarist approach
3. Microfinance means building financial systems that serve the poor. In
most developing countries, poor people are the majority of the population, yet
they are the least likely to be served by banks. Microfinance is often seen as a
marginal sector—a “development” activity that donors, governments, or social
investors might care about, but not as part of the country’s mainstream financial
system. However, microfinance will reach the maximum number of poor clients
only when it is integrated into the financial sector.

4. Microfinance can pay for itself, and must do so if it is to reach very
large numbers of poor people. Most poor people cannot get good financial
services that meet their needs because there are not enough strong institutions
that provide such services. Strong institutions need to charge enough to cover
their costs. Cost recovery is not an end in itself. Rather, it is the only way to
reach scale and impact beyond the limited levels that donors can fund. A
financially sustainable institution can continue and expand its services over the
long term. Achieving sustainability means lowering transaction costs, offering
services that are more useful to the clients, and finding new ways to reach more
of the unbanked poor.
5. Microfinance is about building permanent local financial institutions.
Finance for the poor requires sound domestic financial institutions that provide
services on a permanent basis. These institutions need to attract domestic
savings, recycle those savings into loans, and provide other services. As local
institutions and capital markets mature, there will be less dependence on funding
from donors and governments, including government development banks.
6. Microcredit is not always the answer. Microcredit is not the best tool
for everyone or every situation. Destitute and hungry people with no income or
means of repayment need other kinds of support before they can make good use
of loans. In many cases, other tools will alleviate poverty better—for instance,
small grants, employment and training programs, or infrastructure
improvements. Where possible, such services should be coupled with building
savings.
7. Interest rate ceilings hurt poor people by making it harder for them
to get credit. It costs much more to make many small loans than a few large
loans. Unless microlenders can charge interest rates that are well above average
bank loan rates, they cannot cover their costs. Their growth will be limited by the
scarce and uncertain supply soft money from donors or governments. When
governments regulate interest rates, they usually set them at levels so low that
microcredit cannot cover its costs, so such regulation should be avoided. At the
same time, a microlender should not use high interest rates to make borrowers
cover the cost of its own inefficiency.

8. The role of government is to enable financial services, not to provide
them directly. National governments should set policies that stimulate financial
services for poor people at the same time as protecting deposits. Governments
need to maintain macroeconomic stability, avoid interest rate caps, and refrain
from distorting markets with subsidized, high-default loan programs that cannot
be sustained. They should also clamp down on corruption and improve the
environment for micro-businesses, including access to markets and
infrastructure. In special cases where other funds are unavailable, government
funding may be warranted for sound and independent microfinance institutions.
9. Donor funds should complement private capital, not compete with it.
Donors provide grants, loans, and equity for microfinance. Such support should
be temporary. It should be used to build the capacity of microfinance providers;
to develop supporting infrastructure like rating agencies, credit bureaus, and
audit capacity; and to support experimentation. In some cases, serving sparse or
difficult-to-reach populations can require longer-term donor support. Donors
should try to integrate microfinance with the rest of the financial system. They
should use experts with a track record of success when designing and
implementing projects. They should set clear performance targets that must be
met before funding is continued. Every project should have a realistic plan for
reaching a point where the donor’s support is no longer needed.
10. The key bottleneck is the shortage of strong institutions and
managers. Microfinance is a specialized field that combines banking with social
goals. Skills and systems need to be built at all levels: managers and information
systems of microfinance institutions, central banks that regulate microfinance,
other government agencies, and donors. Public and private investments in
microfinance should focus on building this capacity, not just moving money.
11. Microfinance works best when it measures—and discloses—its
performance. Accurate, standardized performance information is imperative,
both financial information (e.g., interest rates, loan repayment, and cost
recovery) and social information (e.g., number of clients reached and their
poverty level). Donors, investors, banking supervisors, and customers need this
information to judge their cost, risk, and return.

2.4 Final remarks
This session introduced the debate between the institutionists and the welfarists, which
is currently central in the world of microfinance. These approaches have led to very
different institutions, methodologies and products, and have sometimes created
confusion in the exact definition of microfinance. For instance, NGOs have completely
different institutional structure, delivery systems and objectives if compared to
commercial banks. However both are delivering microfinance.
Several microfinance institutions around the world have shown that sustainable
MFIs can reach poor people; this is why I strongly believe that microfinance should
access commercial sources of funds even if the crucial role of welfarist institutions and
donors must be recognized. The role of donations has been very important for the
development of the industry. Subsidized projects have introduced breakthrough
innovations such as the Grameen group lending scheme (see session 3.2.1 dedicated to
the Grameen model) and donations are often necessary in the start up phase of a
microfinance institution to set up the initial, and very expensive, infrastructure.
However, once illustrated these important remarks in favor of the welfarists, must
be stressed that the institutionist vision has been accepted by the mainstream
international community as the only way to achieve significant scale. Substantial
poverty reduction is then possible only through an industry that can provide
microfinance services to a large number of clients and fill the market gap that actually
exists between supply and demand.

SESSION 3
Methodologies
MFIs worldwide developed different methodologies in order to fit the local
environment with the basic microfinance principles. This session will analyse the two
main lending schemes, individual and group lending, and two successful applications
by Bank Rakyat Indonesia and Grameen Bank. Grameen Bank introduced
breakthrough innovations in group lending while Bank Rakhyat, lending to individuals
without the group mechanism, became the biggest MFI in the world
It is not possible to identify a single best product or methodology. What is
extremely successful in a country could fail in a different environment. The Grameen
model succeeded in rural Bangladesh and became a point of reference in the world of
microfinance but failed in other environments. The Grameen model needs strong
social relationships and social cohesion. It will be analysed in depth in this session
together with another successful model with the purpose of underlining the fact that
MFIs must fit local conditions rather than follow general rules.
3.1 Individual lending
Individual lending methodologies use conventional banking methods that have been
downscaled to reach low income people, the target group of microfinance institutions.
Individual lending uses conventional banking methods, being the main difference the
fact that are often accepted non traditional collaterals. These kinds of collaterals are
called alternative collaterals and can be assets such as a bicycle or a table.

Individual lending relies on detailed assessment of the clients’ financial and
economic information gathered and analysed by the loan officer. Loan decisions are
individually tailored based on the specific needs of each applicant and are usually
made after the visit of a loan officer at the house and workplace of the client.
Loan officers are responsible for tracking each loan through updated reports,
sometimes made on a daily basis. Loans officers play a very important role in every
microfinance credit methodology; they must ensure a good repayment record of each
client through the development of updated information and anticipate potential
problems. They need to have an understanding of the different business activities and
to track market developments that might affect repayment behaviour. Data accuracy is
essential. Individual lending organizations put significant effort and time into
understanding their clients’ characteristics and risks and use the information to design
loans that fit with the cash flows of the microbusiness.

3.2 Group lending
Group lending is the disbursement of loans through groups of customers. Group
lending enabled microfinance institutions to deal with the increased costs of making
many small loans and to solve the problem of the lack of collaterals by the customers.
In group lending some costs, such as the screening of potential customers or part of the
monitoring, are shifted from the bank to the clients who are in a better position to
exclude bad known potential customers and to control the use of the funds by the other
group members. There are different group lending techniques that however share
common basic features.
Group members obtain small short term initial loans with a duration ranging from
one month to one year. The amount disbursed usually follows a stepped lending
approach: larger loans are disbursed when previous amounts are repaid. This approach
gives an incentive to repay and allow the institution to build a credit history for every
group and client.
Group members are generally not chosen by the lending institution but are selfselected
by the customers themselves. The average number of members is from 3 to 10
people joined together to guarantee each others’ loans. Loans are then given to
individuals and the group is the guarantee.
Subsequent larger loans depend on on-time repayments of all members of the
group. If one member is delinquent the group is legally responsible for his/her
payment. Instalments are generally weekly or monthly and repayment is guaranteed
collectively.

3.3 Lending methodologies in the Arab region
According to the regional survey that the United Nations Capital Development Fund
published in 2004, group lending is the major lending methodology used by
microfinance institutions in the Arab area: almost 70% of their clients are members of
groups. However, if Morocco is excluded from the calculation, then individual lending
becomes the most popular. Furthermore, in some countries like Yemen the majority of
the institutions use groups but they only have the purpose of reducing costs: there is
some sort of social pressure but group members do not guarantee each other’s
repayment.
The table below, taken from the survey of the United Nations Capital Development
Fund, shows the situation country by country and as an average.